Aksi Bela Bendera HTI Berubah Jadi Ajang Kampanye 2019 Ganti Presiden. Ini Buktinya!

 korankiu.org


AGEN POKER TERBAIK

  Aksi bela tauhid yang digelar sekelompok orang yang tidak terima bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dibakar karena alasan didalamnya ada kalimat tauhid, berubah menjadi ajang kampanye 2019 ganti presiden.

Seruan 2019 ganti presiden terdengar setelah koordinator aksi bela tauhid menyebut pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak serius mengusut pelaku pembakaran bendera HTI di Garut.

Sang koordinator pun mulai bertanya kepada massa aksi apakah presiden zalim haram atau halal untuk dipilih. Dengan kompak massa menjawab haram.

"Mau memberikan kesempatan dua periode lagi atau tidak saudara-saudara?" tanya koordinator massa aksi bela tauhid dengan pengeras suara dari atas mobil, Jumat (26/10/2018), di depan kantor Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

Ganti Presiden
Massa aksi langsung kompak menjawab tidak. Selanjutnya koordinator menanyakan soal ganti presiden.

AGEN POKER TERBAIK


"Kalau haram 2019 ganti apa?" tanya sang koordinator lagi.

"Presideeeen," jawab massa serentak.

Tak pelak, aksi bela tauhid ini pun berubah menjadi ajang kampanye ganti presiden.

Isu Bendera, Netizen Gaungkan #PrabowoBersamaHTI


Tagar #PrabowoBersamaHTI menjamur di linimasa Twitter. Sejauh ini tagar tersebut menembus angka cuitan sekitar 10 ribu.

#PrabowoBersamaHTI digaungkan warganet di tengah polemik pembakaran bendera bertuliskan kalimat Tauhid yang dibakar anggota Barisan Serbaguna Nahdlatul Ulama (Banser NU) di Garut, Jawa Barat, pada Minggu lalu.

AGEN POKER TERBAIK

Mabes Polri menegaskan bendera tersebut merupakan milik Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). 
Sejumlah warganet mencuitkan kritik mereka terhadap Prabowo yang diduga memiliki hubungan organisasi terlarang tersebut. Diketahui, HTI sendiri dilarang karena dianggap ingin mendirikan 'Khilafah Islam' dan mengganti Pancasila.

Sebelumnya, HTI disebut-sebut mendukung pasangan Prabowo-Sandi dalam Pilpres terkait dengan gerakan #2019GantiPresiden. 

Sebaliknya, Partai Gerindra juga mendukung HTI untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta atas pencabutan badan hukum.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar