Fahri Hamzah Murka Krena KPU Tetap Coret Caleg Eks Koruptor

www.korankiu.com

BERITA TERKINI ``KPU meminta Bawaslu menunda eksekusi diloloskannya sejumlah eks napi korupsi menjadi calon anggota legislatif. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menuding KPU mendapatkan tekanan dan ancaman dari KPK.

"Dugaan saya ada banyak pejabat yang diperas sama KPK. Ada banyak pejabat yang diancam oleh KPK. 'Awas lo, kalau nggak, gua masuk ke kantor lo'," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/9/2018).

Menurut dia, KPK suka melakukan ancaman terhadap lembaga atau pejabat dengan sesuka hati mereka. Hal itulah yang menurut Fahri terjadi dalam tubuh KPU, terancam dan tak berdaya.

"Jadi KPU dugaan saya diancam KPK, makanya dia takut mesti ikut KPK. Jadi KPK itu lebih efektif membuat norma hukum daripada lembaga legislatif, karena dia ngancam sana ke mari," ujarnya.

"Dia ancam KPU, lapas, Imigrasi, pemda sudah kena ancam semua padahal orang atau lembaga yang mereka ancam itu saya yakin mereka bersih semua," lanjut Fahri kepada media POKER88.

Dia kemudian membeberkan alasannya berbicara demikian. Fahri mengatakan, sejak awal KPU telah salah kaprah dengan menetapkan PKPU yang melarang eks narapidana korupsi maju nyaleg.

"Gimana caranya kita ngomong sama orang itu ya, tidak ada namanya caleg koruptor itu nggak ada. Jadi kita harus menertibkan kosakata kita dulu. Caleg koruptor itu nggak ada, koruptor itu narapidana. Kalau sudah selesai jadi napi, predikatnya sudah nggak ada lagi namanya udah bersih lagi dan orang nya pasti sudah bertobat karna sudah di bina," jelasnya.

Fahri menyebut KPU mengikuti jejak KPK yang kerap membuat norma hukum baru, meski tidak sesuai dengan UU. Ia pun mengatakan hal ini berbahaya bagi konstitusi.

"Itu yang menurut saya dirusak oleh tukang kampanye ini. Termasuk oleh KPK dan sekarang diikuti KPU. Mereka ini merusak kosakata dalam percakapan kita dalam hukum dan pemerintahan, dan ini bertentangan dengan konstitusi. Bahaya ini hukumnya," tukas Fahri.

KPU telah berkirim surat kepada Bawaslu terkait diloloskannya sejumlah eks napi korupsi menjadi calon anggota legislatif. Surat tersebut berisi permohonan penundaan eksekusi terhadap keputusan tersebut.

"Kami sudah kirimkan suratnya, kami sudah kirimkan suratnya kepada Bawaslu," ujar Ketua KPU Arief Budiman.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar