VIRAL! Analisa Cerita Siswi Kristen DIWAJIBKAN Memakai Jilbab!

 korankiu.net


AGEN POKER TERBAIK

Baru-baru ini kembali dunia pendidikan dikagetkan dengan suara dari 5 orang siswi SMA Negeri 2 Rambah Hilir Riau, Febrina Chyntia Sihombing, Shinta Devi Netania Butar-butar, Roito Elpiana Simbolon, Ramianna Simanjuntak dan Rista Pintaria Sinaga. Kisah tentang pelajar putri Kristen wajib pakai jilbab itu kemudian menjadi viral di media sosial

“Saya tidak terima kalau siswi beragama Kristen wajib pakai jilbab. Saya memohon supaya kami tidak lagi pakai jilbab, karena kami bukan beragama Islam,” ujar Febrina Chyntia Sihombing siswi yang duduk dibangku kelas 2 SMA Negeri 2 Rambah Hilir.

Orangtua Febrina, Bapak Hendron Sihombing ini pun, memohon supaya putrinya tidak diwajibkan memakai seragam jilbab di sekolah. Sebagai pemeluk Kristen tidaklah masuk akal jika menggunakan jilbab. “Saya meminta putri saya ataupun siswi beragama Kristen, jangan lagi wajib pakai jilbab,” tegasnya.

Kepala SMA Negeri 2, Norman, SPd mengakui bahwa siswi beragama Kristen diwajibkan memakai jilbab di sekolah yang dipimpinnya itu.

“Benar bahwa siswi beragama Kristen pakai jilbab di SMA Negeri 2 Rambah. Peraturan itu sudah lama. Sebelum saya menjabat Kepala Sekolah di sini, semua siswi Kristen sudah pakai seragam jilbab,” kata Norman. Dikutip dari: indonesiakoran.com

Mewajibkan siswi beragama Kristen memakai pakaian seragam jilbab ini tentunya merupakan bentuk pemaksaan yang mencederai toleransi dan keberagaman, khususnya keberagaman agama di negeri ini. Terlebih ini terjadi di dunia pendidikan yang seharusnya paham dan mengerti apa itu toleransi!

Hermawi Taslim, Ketua Forum Komunikasi Alumni Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (FORKOMA PMKRI), menyesalkan praktik pemaksaan kepada para siswi beragama Kristen menggunakan jilbab di SMA Negeri 2 Ramba Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.

"Penggunaan jilbab bagi siswi yang beragama Islam, memang sudah merupakan hal yang lumrah di seluruh Indonesia karena hal tersebut memang sesuai dengan ajaran Islam. Kami sesalkan ketika siswi yang tidak beragama Islam, justru dipaksakan untuk memakai jilbab," ujar Taslim, di Jakarta, Minggu (26/8/2018). Dikutip dari: indonesiakoram.com

Kejadian ini sudah tergolong sebagai bentuk pelanggaran UUD 1945 dan hak asasi manusia (HAM). Tentang kebebasan beragama ini telah diatur dalam pasal 29 UUD 1945

Pasal 29

Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Adapun penjelasan dari kedua pasal di atas:

Isi pasal 29 ayat 1 dijelaskan ideologi negara Indonesia adalah Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena segala kegiatan di negara Indonesia harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan itu besifat mutlak. Prinsip Ketuhanan yang ditanamkan dalam UUD 1945 merupakan perwujudan dari pengakuan keagamaan. Oleh karena itu, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya yang warganya anggap benar dan berhak mendapatkan pendidikan yang layak, serta hak setiap warga negara untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak dan nyaman untuk tinggal dan berhak menentukan kewarganegaraan sendiri.

Isi pasal 29 ayat 2 dijelaskan bahwa setiap warga negara memiliki agama dan kepercayaanya sendiri tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Dan tidak ada yang bisa melarang orang untuk memilih agama yang diyakininya. Setiap agama memiliki cara dan proses ibadah yang bermacam-macam, oleh karena itu setiap warga negara tidak boleh untuk melarang orang beribadah. Supaya tidak banyak konflik-konflik yang muncul di Indonesia.

Apa yang terjadi kepada ke 5 siswi ini juga merupakan bentuk dari pelanggaran Hak Azasi Manusia. Didalam pasal 4 Undang-undang no. 39 thn. 1999 UU HAM tertulis:

“Hak. untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”

Apa yang menimpa ke 5 siswi pelajar SMA Negeri 2 Rambah Hilir jelas sangat tidak mencerminkan baik pasal 29 UUD 1945, maupun pasal 4 Undang-undang HAM no. 39 thn 1999. Memang kita tidak sedang membicarakan pemaksaan untuk memeluk agama, tetapi mengenakan jilbab yang lazimnya dikenakan oleh pemeluk agama Islam adalah bentuk dari pemaksaan atas simbol agama. Seperti juga umat Kristen yang identik dengan menggunakan kalung salib tentunya akan menjadi tidak pantas/ salah jika dipaksakan dikenakan oleh siswi beragama Islam yang kebetulan bersekolah di sekolah Kristen.

Apalagi lagi ke 5 pelajar ini bukanlah bersekolah di sekolah berdasarkan agama, tetapi mereka bersekolah di sekolah negeri yang seharusnya tidak menyimbolkan agama-agama tertentu dalam bentuk “pemaksaan atau mewajibkan.” Betapa terluka dan tersiksa bathin dari ke 5 siswi tersebut ketika dipaksakan mengenakan sesuatu yang bertentangan dengan iman keyakinan mereka, walaupun itu hanya sebentuk jilbab.

Namun kemudian sebuah penjelasan datang dari Norman yang mengatakan, bahwa siswi beragama Kristen pakai jilbab adalah mengikuti kebiasaan budaya disekolah. “Siswi Kristen kan memakai jilbab karena mengikuti kebiasaan budaya sekolah selama ini, makanya mereka ikut-ikutan pada teman mereka.”

Bahkan ketika diperjelas maksud dari budaya sekolah persisnya dari budaya Indonesia, atau negara lain kembali Kepala Sekolah ini menjelaskan bahwa jilbab adalah budaya nasional.

“Menurut saya ukuran dari sisi pendidikan itu adalah budaya nasional berasal dari banyak budaya, termasuk budaya daerah. Itu budaya nasional dalam konteks dunia pendidikan” ujarnya, Selasa (28/8/2018)

Menurut Norman, peraturan pemakai jilbab sendiri bukan keharusan dan tak diatur secara tertulis. Dikatakannya sejak lama sekolahnya hanya mengimbau pemakaian jilbab, yang disebutnya sesuai dengan nilai keislaman yang kental di Riau. “Riau adalah daerah Muslim, tapi memang ada pendatang. Dari 472 siswa kami, hanya 40 yang non-Muslim,” kata Norman kepada BBC Indonesia, Senin (28/08).

“Jadi arahan kepala sekolah terdahulu, yang non-Muslim juga berjilbab. Kami tidak pernah sampaikan itu hal wajib,” kata Norman. Ia menganggap aneh keluhan kaidah berjilbab yang muncul belakangan. Menurut Norman, selama ini sekolahnya tidak pernah menjatuhkan sanksi pada siswi non-Muslim yang tak mengenakan jilbab.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Riau, Kordias Pasaribu, menyangkal perkataan Kepala Sekolah Norman, SPd. “Sejak kapan jilbab seragam sekolah itu jadi budaya nasional? Kapan disahkan jilbab budaya nasional?” ujarnya, Selasa (28/8/2018)

Mengerikan sekali jika ini benar maka dunia pendidikan yang seharusnya membuka pandangan akan keberagaman dan mampu menanamkan semangat kebangsaan, sikap toleransi dan pemahaman akan kemajemukan ternyata menjadi sebaliknya. Kemajemukan itu dipaksakan untuk ditiadakan melalui penyeragaman tanpa mengindahkan toleransi.

Dalih bahwa mengikuti kebiasaan kepala sekolah sebelumnya yang didasari tanah Riau kental akan nilai keislaman sehingga menjadi dasar untuk menghimbau pemakaian jilbab, pun juga berlaku bagi mereka yang non muslim rasanya tidak bisa dibenarkan, walaupun mungkin tidak dikenakan sanksi. Jilbab sendiri bukanlah seragam nasional sekolah, yang wajib dikenakan peserta didik. Terkecuali jika di pesantren ataupun di sekolah selain sekolah negeri, maka kebijakan yang diambil akan menjadi berbeda.

Agaknya mengenai pakaian seragam nasional sekolah perlu kembali menjadi perhatian dari Dinas Pendidikan. Berharap apa yang menimpa ke 5 siswi SMA Negeri 2 Rambah Hilir dapat diselesaikan dengan baik oleh pihak sekolah maupun siswi yang bersangkutan agar tidak menodai dunia pendidikan Indonesia.

Kayaknya mending gitu aja deh.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar