Ditanya Sweeping Liar Tindakan Terorisme atau Bukan, Mahfud MD: Itu Kriminal, Hanya Saja Selama Ini Pihak Kepolisian Seperti Tutup Mata dan Telinga.


AGEN POKER TERBAIK DOMINO99 - Pakar Hukum Perdata, Mahfud MD menjawab pertanyaan dari netizen.POKER88

Pertanyaan tersebut berkaitan dengan terorisme dan hukuman yang didapat.

Sebelumnya, diketahui UU Terorisme telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Juamt (25/5/2018).

UU Tindak Pidana Terorisme disahkan setelah mendengarkan laporan dari Ketua Pansus RUU Teorisme Terorisme M Syafii dan persetujuan dari seluruh fraksi.POKER88

Pemilik akun Twitter dengan nama akun @DZ_1_KRI pu menanyakan satu hal kepada Mahfud MD.

Ia pertama-tama mengatakan jika ada suatu yang mengganjal.

Ia menanyakan tentang adanya sweeping liar atai tindakan mengobrak-abrik warung dengan pasukan.

Apakah tindakan tersebut termasuk terorisme atau bukan.POKER88

"RUU terorisme sudah sah, tapi ada yang ngganjel dihati, Mo tanya Pak @Jokowi @akbarfaizal68 @mohmahfudmd ngobrak-ngabrik warung makan, dengan berduyun-duyun pasukan, apakah masuk kategori terorisme," tulisnya.

Mahfud MD yang diberikan pertanyaan seperti itu pun memberikan jawabannya.

Ia menyebut jika tindakan sweeping liar seperti apa yang dimasksud bukanlah sebuah tindakan terorisme.

Melainkan tindakan kriminal yang bisa dikenai hukuman pidana.POKER88

Ia juga menjelaskan jika terorisme ada pengertian stipulatifnya.

"Kalau mengobrak-sbrik warung makan atau melakukan sweeping liar dgn ber-duyun2 tentu bkn terorisme.

Itu kriminal biasa sejenis perusuh, pencuri, pengganggu ketertiban umum, dsb. Tentu ada hukuman pidananya jg tp bkn hukuman terorisme. Terorisme itu ada pengertian stipulatifnya," tulis Mahfud, Sabtu (26/5/2018).POKER88

Sebelum mengesahakan UU Tindak Pidana Teorisme, Syafi'i mengatakan jika pihaknya juga memberikan kesempatan masyarakat sipil untuk memberikan masukan.

Ia juga mengatakan jika ada penambahan beberapa subtansi pada UU tersebut.POKER88

Mulai dari pencegahan, penambahan ketentuan pidana bagi pejabat yang melanggar ketentuan dalam penindakan, dan sebagainya.

"Selain itu, menambahkan juga ketentuan mengenai perlindungan korban aksi terorisme secara komprehensif," ujar Syafi'i saat membacakan laporan Pansus di rapat paripurna.POKER88

Tidak ada komentar:

Posting Komentar