sopir angkot yang 'terlilit utang gara gara kebijakan yang pro masyarakat miskin


tertib atau ??????? Deretan mikrolet M08 jurusan Tanah Abang-Kota berjajar di samping Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Para pengemudinya duduk menunggu giliran mengangkut penumpang.

Beberapa ratus meter dari situ, barikade oranye kokoh berderet sehingga menghalangi motor dan mobil melintasi Jalan Jatibaru Raya.

Di jalan itulah ratusan pedagang kaki lima leluasa berniaga sejak akhir Desember lalu. Mereka menempati jalan yang semula dilalui mikrolet M08 rute Tanah Abang-Kota, M03 rute Bendungan Hilir-Roxy, M03A Karet-Roxy, dan M10 rute Tanah Abang-Jembatan Lima.

Akibat kebijakan itu, angkutan kota itu terpaksa mengalihkan rutenya dan taklagi bisa mengangkut penumpang dari area pasar Tanah Abang dan dekat Stasiun Tanah Abang dalam kurun 08.00-18.00 WIB.

Ini berpengaruh langsung pada pendapatan para pengemudi.

Faizin, sopir angkot M03 A jurusan Karet-Roxy, mengaku kesulitan memenuhi setoran perhari sebesar Rp250.000 rupiah sejak Pemprov DKI menutup Jalan Jatibaru Raya.

"Dulu sebelum jalan ditutup, kita masih bisa membawa pulang Rp100.000. Itu bersih karena udah mencapai setoran. Sekarang buat setoran aja susah. Ini mau usul ke bos, nurunin setoran kalau bisa. Udahnggakketutup soalnya," papar Faizin.

Senasib dengan Faizin, Manalu —seorang sopir angkot M08 jurusan Tanah Abang-Kota— juga mengaku sekarang sulit meraih setoran. Untuk memenuhi setoran, Manalu terpaksa berutang.

"Nyari setoran sekarang susah minta ampun. Tadinya kita bisa dapat lumayan karena angkut penumpang dari pasar. Nah sekarang jalan ditutup, nggak bisa angkut penumpang lagi dari sana. Nah, (asalnya) kita nggak punya utang, sekarang jadi punya utang," tuturnya.

Pihak lain yang trkena dampak adalah para pejalan kaki.

Romina, seorang warga yang biasa menumpang angkot hingga Stasiun Tanah Abang kini kerepotan menuju area itu. Akibatnya dia memilih menghindari kawasan Tanah Abang.

"Ya repot sih. Biasanya saya ke Stasiun Tanah Abang, sekarang saya ke Stasiun Palmerah karena repot ke sananya," kata perempuan berkacamata itu.

Romina mengatakan gagal memahami maksud kebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam menutup Jalan Jatibaru. Kawasan itu, menurutnya, sekarang kumuh dan tidak sedap dipandang.

"Banyak PKL itu jadi nggak enak ya, nggak nyaman. Jalan itu bukan untuk PKL, ya. PKL ya harusnya di pasar," cetusnya.

Undang pengemudi, capai solusi

Keluhan para pengemudi angkot kemudian berujung ke unjuk rasa. Setidaknya tiga kali para pengemudi berdemonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta selama dua pekan terakhir.

Pada Rabu (31/01), 12 perwakilan pengemudi menemui Wakil Gubernur Sandiaga Uno untuk menyampaikan tuntutan agar Jalan Jatibaru kembali dibuka. Setelah sekitar satu jam bertemu, kesepakatan belum tercapai.

Yang utama, kata Sandiaga, Jalan Jatibaru Raya tidak akan dibuka.

Meski demikian, para pengemudi akan diundang lagi ke Balai Kota pada Jumat (02/02) untuk kembali berunding guna menemukan solusi.

Menurut Wakil Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Sigit Widjatmoko, sejak Senin (29/01) Pemprov DKI telah menghentikan layanan bus Transjakarta Tanah Abang Explorer yang berkeliling Tanah Abang secara gratis. Hal itu ditempuh guna mengakomodasi para pengemudi.

"Kita bicara ada keberpihakan pada mereka (pengemudi), karena mereka menyampaikan ada pengurangan pendapatan sejak diberlakukan Tanah Abang Explorer," papar Sigit.

"Kita sampaikan juga bahwa konsep Pemprov adalah mengatur keseluruhan... Seolah-olah, seakan-akan yang diutamakan saat ini hanyalah pedagang kaki lima. Sebetulnya tidak," tambahnya.

'Trayek gemuk'
Kerugian pendapatan para pengemudi angkot sekitar Tanah Abang bisa dipahami pengamat perkotaan, Yayat Supriatna.

Menurutnya, sebelum penutupan jalan, ketiga trayek itu tergolong 'gemuk'.

"Tanah Abang itu gemuk karena ada pasar dan stasiun kereta api. Tanah Abang itu daging buat mereka (pengemudi angkot). Tapi ketika Tanah Abang itu ditutup pintu usaha bagi mereka, yang timbul adalah persoalan kerugian," kata Yayat.

Yayat mengusulkan agar Pemprov DKI mengambil inisiatif untuk memberi subsidi kepada angkot menggunakan program Anies-Sandi, yaitu OK Otrip—transportasi umum terintegrasi dan dengan biaya terjangkau bagi masyarakat melalui pembayaran uang elektronik.

"Bisa nggak biaya operasional Transjakarta itu dialihkan ke angkot? Tapi angkotnya harus menggunakan tap, kartu, sehingga mereka bisa mengikuti standar yang diikat Pemprov DKI," usul Yayat.

Standar tersebut berupa, misalnya, "Angkot menggunakan pendingin ruangan, bersih, nyaman, teratur, dan tidak ada ngetem".

'Membela angkot atau PKL?'
Bagaimanapun, sambung Yayat, hal itu bisa diwujudkan apabila Pemprov DKI punya konsep penataan transportasi dan perkotaan secara menyeluruh.

Dengan demikian, publik mendapat kejelasan mengenai, misalnya, keberadaan pedagang kaki lima yang menutupi Jalan Jatibaru Raya di Tanah Abang.

"PKL itu bersifat sementara, bersifat permanen, atau bagaimana? Di sinilah tugas pemerintah DKI untuk menjelaskan konsep penataan secara menyeluruh, nggak parsial-parsial," papar Yayat.

Jika Pemprov DKI hanya punya kebijakan parsial, Yayat menilai konflik akan terus bermunculan.

"Jadi sekarang ketika muncul konflik, pertanyaannya: membela PKL atau membela angkot? Dua-duanya menuntut keadilan, dua-duanya wong cilik. Sebenarnya banyak pilihan, dengan kecerdasan, ketegasan, dan keberanian," tutupnya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar