Dilema Berujung ke Mana Gaduh Rusun DP Nol Rupiah Anies Baswedan


DILEMA ``Sepekan terakhir program Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan meluncurkan hunian rumah vertikal alias rusun DP 0 rupiah menuai polemik di masyarakat.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menilai kebijakan rusun DP 0 rupiah itu melanggar aturan. Terutama soal talangan bunga cicilan dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang sampai 20 tahun. "Kepala daerah dilarang menganggarkan program melebihi masa jabatannya," kata Prasetyo di Jakarta, Jumat, 19 Januari 2018.

Adapun aturan yang dilanggar Anies, menurut Prasetyo, adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 sebagai perubahan kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Prasetyo mengatakan, dalam Pasal 54 A ayat 6, disebutkan penganggaran kegiatan tidak boleh melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah.

"Kepala daerah enggak bisa bikin program yang pembiayaannya sampai 20 tahun," kata dia.

Namun Anies Baswedan memastikan program rumah DP 0 rupiah akan tepat sasaran untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Dia memastikan warga yang telah membeli rumah ini, tidak bisa lagi menjualnya ke tangan kedua.

Anies mengatakan aturan tersebut akan tertulis jelas dalam aplikasi permohonan pembelian rumah DP 0 rupiah. "Jadi kalau Anda sudah memiliki rumah ini, maka tidak bisa dijual lagi," kata dia di Balai Kota, Jakarta, Jumat, 19 Januari.

Anies mengatakan, bagi warga yang sudah membeli tapi terpaksa harus menjualnya, maka dapat dijual lagi kepada Pemprov DKI Jakarta lewat Badan Layanan Umum Daerah. "Dengan begitu tidak akan ada second market untuk rumah ini," kata dia.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menambahkan, masyarakat yang berminat bisa langsung datang ke lokasi Klapa Village di Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

"Kami sengaja tidak mencetak brosur, karena kita bilang tolong liat dulu datang ke show unit-nya, liat, karena sudah tidak lagi di dalam gambar bisa dirasakan, jadi namanya ini experience based marketing," kata Sandiaga Uno di kantor Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Kamis, 18 Januari 2018.

Dengan begitu, menurut Sandiaga, masyarakat yang datang sendiri melihat, memilih, dan melakukan perhitungan.

Sebelumnya, Anies Baswedan telah melakukan peletakan batu pertama pembangunan hunian tanpa uang muka Klapa Village, di Jalan H. Naman, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, pada Kamis, 18 Januari. Rencana hunian adalah vertikal, berupa rumah susun sederhana hak milik alias rusunami.

Acara tersebut menjadi tanda dimulainya program hunian DP 0 rupiah yang menjadi janji kampanye Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat pilkada 2017.

Pada tahap awal, pemerintah akan membangun 703 hunian, terdiri atas 513 unit tipe 36 dan 190 unit tipe 21. Untuk tipe 36 harga dipatok Rp 320 juta dan tipe 21 Rp 185 Juta. Masyarakat dapat mulai memesannya mulai April.

Skema pembiayaannya menggunakan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) BLUD dengan tujuan meringankan pembayaran cicilan. FLPP menerapkan suku bunga 5 persen dengan jangka waktu kredit sampai 20 tahun.

Anies mengatakan ada sejumlah syarat untuk masyarakat yang ingin membeli hunian ini. Dia menyebutkan syarat pertama pembeli harus warga DKI Jakarta dan memiliki KTP Jakarta. Lalu, syarat kedua, pembeli memiliki penghasilan di bawah Rp 7 juta. Syarat ketiga, kata dia, pembeli belum memiliki rumah sendiri. "Selama ini mengontrak, jadi tidak punya rumah sendiri," kata dia.

Soal konsepnya, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi menilai skema rusun DP 0 rupiah itu mirip program sejuta rumah milik Presiden Joko Widodo. Sayang seribu sayang, harga jual yang dipatok Anies Baswedan terlalu mahal dibanding program milik Jokowi.

"Sehingga tidak dapat dijangkau masyarakat berpenghasilan rendah," kata dia di gedung DPRD DKI, Jumat, 19 Januari.

Prasetyo menyebutkan program sejuta rumah milik Jokowi hanya Rp 100-135 juta berupa rumah tapak. Cicilannya pun, hanya Rp 825 ribu sampai Rp 1,1 juta per bulan.

Program sejuta rumah itu, kata dia, memanfaatkan FLPP alias program KPR bersubsidi dengan bunga 5,5 persen per tahun dan jangka waktu sampai 20 tahun. "Dengan begitu sesuai persyaratan bank, masyarakat dengan pendapatan Rp 3 juta per bulan masih bisa mencicil," kata dia.

Bandingkan hal itu dengan program rumah susun (rusun) milik Anies Baswedan dipatok Rp 185-320 juta. Dengan begitu, kata Prasetyo, masyarakat harus mencicil hingga Rp 1,5 juta sampai Rp 2,6 juta per bulan.

Menurut dia, jumlah cicilan itu terlalu mahal untuk pekerja di DKI yang memiliki upah minimum regional Rp 3,6 juta. Jumlah cicilan itu, kata dia, hanya cocok untuk masyarakat berpenghasilan Rp 4,5 juta per bulan.

Sehingga, Prasetyo menilai program rusun DP 0 rupiah milik Anies, tidak sesuai untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Bagaimana ujung dari “kegaduhan” beleid Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut? Masyarakat hanya bisa menunggu.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar