Bamsoet Ketua DPR Bisa Jadi Pintu Masuk PKS Lengserkan Fahri


POLEMIK - Dilantiknya politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo atau Bamsoet sebagai Ketua DPR dinilai sebagai 'pintu masuk' bagi PKS untuk mengganti Fahri Hamzah dari pucuk pimpinan DPR RI.

Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun menilai ada beberapa faktor kuat yang menyebabkan Fahri Hamzah akan 'lengser' dari kursi pimpinan dewan setelah Bamsoet dilantik.

Faktor pertama, kata Ubedillah, adalah hilangnya sosok Setya Novanto atau Setnov yang selama ini dinilai dekat dengan Fahri di pucuk pimpinan DPR. Selama masa legislatif periode 2014-2019, Ubeidillah menilai keloyalan dan jejaring keduanya sangat terjalin erat dan kuat saat Setnov memimpin DPR.


"Sangat mungkin berubah, karena jaringan politiknya Fahri Hamzah itu pak Novanto yang kini sudah lengser," ujar Ubedillah saat dihububgi.

Setnov telah didakwa atas kasus korupsi KTP Elektronik (e-KTP) yang merugikan negara sebesar Rp2,3 triliun.

Ubedillah mencontohkan pertunjukan loyalitas terhadap Setnov ini dapat terlihat saat Fahri seringkali melemparkan pembelaannya terhadap kasus yang menjerat Setnov dalam tiap kesempatan di media massa.

Sikap Fahri yang dinilai cenderung membela Setnov dimulai saat mantan Ketua Umum Golkar itu tersandung kasus 'Papa minta saham'.

Kasus 'Papa minta saham' adalah kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat meminta jatah saham PT Freeport Indonesia.

Pembelaan Fahri itu terus berlanjut hingga Setnov dinyatakan sebagau tersangka kasus korupsi e-KTP pada awal Agustus tahun lalu.

Lantas Ubedillah menyimpulkan bahwa faktor 'kedekatan' di antara keduanya selama ini yang menjadi penghalang dan kendala bagi PKS untuk mengganti Fahri dari kursi pimpinan DPR.

"Kebersamaan mereka tampak di publik. Publik juga bisa menilai bagaimana kuatnya pembelaan Fahri kepada pak Setnov beberapa waktu yg lalu," ujarnya

"Sehingga saat Setnov masih menjabat, PKS kesulitan juga buat ganti dia karena dekatnya hubungan itu," tambah Ubedillah.

Tak hanya itu, faktor lainnya yang bisa membuat Fahri diganti posisinya dari kursi pimpinan DPR yakni menggunakan instrumen lobi politik yang berkaitan dengan kebijakan di DPR.

Salah satunya peluangnya adalah momentum lobi-lobi PKS terhadap fraksi-fraksi di DPR dalam rangka merevisi Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) dapat menuai hasil positif.

"Jadi memungkinkan ketika UU MD3 diubah dan itu pasti terjadi pergantian posisi baru untuk wakil ketua. Nah saat perombakan itu mungkin juga sekaligus perombakan untuk Fahri Hamzah," kata Ubedillah.

Ubedillah mengatakan seharusnya PKS mau mendukung penuh revisi UU MD3 tersebut agar daya tawar politiknya dihadapan fraksi-fraksi lain semakin tinggi. Sehingga, tujuan PKS untuk mengganti Fahri akan semakin mudah.

"Mungkin juga bisa instrumen UU MD3 itu dijadikan PKS sebagai alat kompromi dengan PDIP ya, agar PDIP anggotanya bisa ikut jadi pimpinan, asal syaratnya Fahri diganti," ujarnya.

Ubedillah mengatakan bahwa kesepakatan (deal) politik tersebut wajar terjadi demi meraih tujuan. Atas dasar itu, Ubedillah menilai PKS paling mungkin menggunakan mekanisme ini untuk mengganti Fahri di DPR.

Hal itu bertujuan untuk saling bertukar sumberdaya maupun saling bertukar kepentingan politik satu sama lain yang tujuannya sama-sama mengungkan.

"Nah itu namanya deal-deal politik, didalam dunia politik ya mungkin saja itu terjadi. Itu bisa masuk dalam deal politik yg terjadi dalam lembaga politik," ungkapnya.

PKS sendiri mengaku, setelah pelantikan Bamsoet sebagai Ketua DPR, langsung bergerak cepat menemuinya untuk membahas pergantian Fahri Hamzah dari kursi pimpinan DPR.

"Secepatnya kami akan menemui pak Bambang Soesatyo, meski saat ini kami masih menunggu proses kasasi di Mahkamah Agung (MA)," kata Ketua Bidang Humas DPP PKS Ledia Hanifa Amaliah kepada CNN Indonesia.com, Selasa (16/1).

Sejak 2016, Presiden PKS Sohibul Iman telah menunjuk Ledia untuk menggantikan Fahri Hamzah sebagai pimpinan DPR.

Namun surat yang dikirim PKS tak juga direspon pimpinan dewan. Apalagi belakangan kursi Ketua DPR juga lowong ditinggal Setnov yang jadi tersangka korupsi e-KTP.

Terkait itu, Sohibul meminta fraksi lain di DPR menghormati hak partainya untuk mengganti Fahri Hamzah dari kursi Wakil Ketua DPR.

Menurutnya, hak Fraksi PKS itu sama dengan yang dimiliki PDIP selaku partai politik pemenang pemilu, yakni mendapat jatah kursi pimpinan DPR/MPR yang nantinya diatur dalam revisi Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

“Intinya kami sampaikan, kami ini sebagai fraksi menghormati hak fraksi lain,” ujarnya.

Sohibul pun mengaku telah berkomunikasi dengan Ketum Golkar Airlangga Hartarto dan anggota Dewan Kehormatan Golkar Ginanjar Kartasasmita terkait pergantian di kursi pimpinan DPR ini.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar