Searching...
Wednesday, February 8, 2017

Urus Paspor Berbau Suap, Perbaikan Layanan Ini Dilakukan Imigrasi

9:47:00 AM
http://www.koranqq.com/app/Default0.aspx?lang=id

Atase imigrasi di KBRI Kuala Lumpur, Dwi Widodo, ditetapkan KPK menjadi tersangka. Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi pun melakukan antisipasi agar peristiwa serupa tak terulang.
"Untuk mengantisipasi hal tersebut, saat ini sistem penerbitan paspor dan visa di luar negeri telah terkoneksi dengan SIMKIM (Perancangan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian) milik Ditjenim di 30 perwakilan RI di luar negeri. Sistem ini mampu memantau secara online dan real-time tentang penerbitan paspor dan visa," ucap Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Agung Sampurno ketika dimintai konfirmasi, Rabu (8/2/2017).
"Selanjutnya proses pembayaran dilakukan tidak secara cash, melainkan transfer bank di beberapa perwakilan, untuk menghindari kontak langsung dengan petugas," lanjutnya.

Agung mengatakan biaya pengurusan paspor di luar negeri sebesar Rp 355 ribu. Namun pengurusan di luar negeri dikonversikan ke kurs negara tersebut.
"Biaya yang dikenakan kepada WNI di luar negeri jumlahnya sesuai tarif PNBP, yaitu Rp 355 ribu, namun untuk di luar negeri harus dikonversikan ke kurs setempat," ujarnya.

Selain itu, terkait dengan kasus yang ditangani KPK, Agung menyebut imigrasi sejak awal proaktif membantu penyidikan.
"Sejak awal Ditjen Imigrasi secara aktif membantu proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK dengan cara menonaktifkan DW (Dwi Widodo), menarik ke Jakarta, dan memasukkan ke dalam daftar cegah sesuai permintaan KPK," ujarnya.



Sebelumnya, KPK menetapkan Dwi sebagai tersangka karena diduga menerima uang terkait dengan pembuatan paspor dan calling visa di KBRI Kuala Lumpur di Malaysia. Dia diduga menerima uang Rp 1 miliar.
"Modus yang diduga dilakukan tersangka adalah meminta pihak perusahaan sebagai agen atau sebagai makelar untuk memberikan sejumlah uang. Jadi indikasi pemberian dari perusahaan atau personel yang ada di perusahaan terkait dengan pembuatan paspor bagi warga negara Indonesia di Malaysia yang hilang atau rusak diterbitkan melalui metode reach out, dan melakukan pemungutan melebihi tarif," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (7/2/2017)"Jadi untuk penerbitan paspor, tersangka menerima suap dari perusahaan, posisi sebagai makelar. Tersangka meminta pihak agen perusahaan mengirimkan sejumlah uang ke rekening pribadinya. Itu modus yang diindikasikan oleh tersangka," imbuh Febri.

Kasus ini berawal dari inspeksi pelayanan publik yang dilakukan Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) di Kuala Lumpur. KPK pun bekerja sama dengan MACC untuk mengusut kasus ini.
"Perkara ini hasil kerja sama KPK dengan MACC, lembaga antikorupsi di Malaysia," ucap Febri.
 


0 komentar:

Post a Comment