Ahok Uji Materi UU Pilkada, Ganjar: Itu Sudah Ada Yurisprudensinya



Berita Akurat - Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama berencana tidak mengambil cuti pada masa kampanye nanti, padahal aturannya ia harus cuti. Ahok mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar peraturan tersebut dapat diubah.

Menanggapi hal ini, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan bahwa uji materi ini sudah pernah dilakukan. Namun Ganjar mengatakan akan menunggu putusan dari MK.

"Kita tunggu putusannya saja. Cuma saya mengingatkan saja, pernah loh, itu diuji di Lampung. Jadi sudah ada yurisprudensinya. Nggak cukup cuti saja. Tapi cuti di luar tanggungan negara," ujar Ganjar di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Jumat (5/8/2016).

Ganjar manambahkan bahwa atas dasar itu, sebaiknya cagub petahana mengambil cuti saat masa kampanye. Kalaupun dilanjutkan upaya uji materi tersebut, Ganjar menduga uji materi tersebut akan lolos.

"Ya cutinya saat kampanye saja. Saya ingetin, sudah pernah diuji. Jadi sudah ada yurisprudensinya. Jadi sebenarnya undang-undang itu mengulangi lagi. Jadi kalau itu diuji, dugaan saya akan lolos," kata Ganjar di sela acara Sosialisasi PP 16/2016 tentang Organisasi Pemerintah Daerah kepada Sekda dan Ketua DPRD se-Indonesia.

"Jadi karena sudah ada yurisprudenai, saya gak mau ngendas-ngendasi putusan pengadilan. Pengadilannya sudah memutuskan seperti itu kan. Cukup cuti saja saat kampanye. Masak perlu diulangi lagi," papar Ganjar.

Menurut Ganjar, Ahok tidak perlu takut soal posisi gubernur yang akan ditinggalkannya ketika menjalani masa kampanye selama tiga bulan tersebut. Sebab masih ada yang akan mengisi posisi tersebut.

"Eh, negara ini bukan lahir kemarin sore. Negara ini lahir dengan orang-orang pinter yang menyiapkan semuanya. Kalau cuti itu yang dudukin bukan setan loh. Ada wakilnya loh. Kalau wakilnya nggak ada, bisa ditunjuk loh. Atau ada wakil sekda loh," ujar Ganjar.

Ganjar mengatakan bahwa upaya uji materi di MK soal pilkada adalah persoalan yang berulang-ulang.

"Itu nanti sama suara pilihan, nomer urut, suara terbanyak, dipilih langsung atau lewat DPRD, itu seperti setrika saja. Bolak-balik," ujarnya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar